Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan
   baku untuk industri minyak goreng serta menjaga stabilitas harga minyak
   goreng di dalam negeri, maka perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif
   bea keluar atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk
   turunannya;
2. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan hilirisasi
   industri sawit untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, perlu
   melakukan restrukturisasi tarif Bea Keluar;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
   huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2
   ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar
   Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010
   tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea
   Keluar;

Mengingat :
 

1. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar
   Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
   Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010
   tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea
   Keluar;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 817/M-IND/12/2010
   tanggal 22 Desember 2010 perihal Usulan Restrukturisasi Bea Keluar
   Produk Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya;
2. Surat Menteri Pertanian Nomor: 106/KU.210/M/3/2011 tanggal
   9 Maret 2011 perihal Usulan Pengenaan Bea Keluar Pada Produk Bungkil
   Sawit (HS. 2306.60.00.00);
3. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 270/M-IND/5/2011 tanggal
   20 Mei 2011 perihal Masukan atas Restrukturisasi Bea Keluar CPO dan
   Produk Turunannya;
4. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 815/M-DAG/SD/5/2011
   tanggal 30 Mei 2011 perihal Pengenaan Bea Keluar atas Ekspor Kelapa
   Sawit;

Menetapkan :
    
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010
TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
KELUAR.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010
tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea
Keluar diubah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR