1. bahwa sehubungan dengan belum diaturnya kode jenis setoran
   pajak
   untuk pembayaran deposit atas penggunaan mesin teraan meterai digital
   untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dan sanksi denda pemeteraian
   kemudian;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan perubahan
   pengaturan
   PPh atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009
   tentang Bentuk Formulir Surat
   Setoran Pajak;

1. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983
   tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
   Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang
   Nomor 13 Tahun 1985
   tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
   Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996
   tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak
   Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002
   tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007
   tentang Bagan Akun Standar;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
   PER-78/PB/2006
   tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ./2007
   tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2008
   tentang
   Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai
   Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

Menetapkan :