Menimbang:

1. bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak
   Wajib
   Pajak Besar Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja
   Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu menyempurnakan
   kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2009
   yang
   mengatur mengenai tempat Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
   Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang bagi Pengusaha Kena Pajak
   yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau
   Kantor Pelayanan Pajak Madya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a,
   perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan
   atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2009
   tentang
   Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang
   Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor
   Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat:

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16
   Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3986);  
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
   dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
   2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 24
   Tahun 2002;
4. Peraturan
   Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan
   Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan
   Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah
   Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
   Pajak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001
   tentang
   Jangka Waktu dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan
   Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan
   Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003
   tentang
   Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak
   Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor
   Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008
   tentang
   Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan
   Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah
   dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2009;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008
   tentang
   Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan
   Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
   dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2009
    tentang
    Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang
    Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor
    Pelayanan Pajak Madya;

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2009
TENTANG TEMPAT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ATAU KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2009
tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang bagi Pengusaha
Kena Pajak yang Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya diubah sebagai berikut:

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098