Menimbang :

1. bahwa dalam rangka memperluas potensi basis pajak melalui
   kegiatan ekstensifikasi, perlu mengubah kriteria Objek Pajak Bumi dan
   Bangunan yang menjadi sasaran kegiatan esktensifikasi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
   dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007
   tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan
   Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
   Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4740);
2. Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 12
   Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3569);
4. Keputusan Menteri
   Keuangan Nomor 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
   Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Keputusan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000
   tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek
   dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan
   dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
   (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor KEP-115/PJ./2002;