PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 67/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-10/PJ./2010
TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA
DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1. bahwa Perusahaan Air Minum, Perbankan, dan Perusahaan
   Perantara Efek memiliki karakteristik usaha dengan jumlah pelanggan
   yang cukup banyak dengan jumlah transaksi cukup besar;
2. bahwa formulir tagihan dari Perusahaan Air Minum,
   Perbankan, dan Perusahaan Perantara Efek telah cukup dikenal oleh
   masyarakat luas;
3. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi
   Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak dan menatausahakan
   Faktur Pajak;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor PER-10/PJ./2010
   tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur
   Pajak

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik
   Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
    diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   42 Tahun  2009
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010
   tentang Dokumen
   Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010
TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR
PAJAK.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010
tentang Dokumen
Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, diubah
sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 1 huruf d dan huruf g diubah dan menambah jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah : a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak; d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi; e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan; g. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik; h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. k. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaaan Air Minum; l. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perusahaan perantara efek; dan m. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.
2.	Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h, huruf k, huruf l, dan huruf m paling sedikit harus memuat : a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan; b. Jumlah satuan barang apabila ada; c. Dasar Pengenaan Pajak; dan d. Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
3.	Ketentuan Pasal 5 diubah dan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sampai dengan huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. (2) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i dan huruf j merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pihak yang melakukan impor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2011.