Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa
   hukum pada Pengadilan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012
   tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan
   pengawasan terhadap Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan memberikan
   kemudahan dalam pengaturan terkait pelaksanaan pengawasan tersebut,
   perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
   dalam huruf a;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat
   (2) Undang-Undang
   Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu
   menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan untuk Menjadi
   Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA
HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang
   melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak
   yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
2. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat
   mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara
   pada Pengadilan Pajak.
3. Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak.
4. Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah Undang-Undang
   Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh
   para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak kepada Kuasa Hukum
   untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam
   beracara pada Pengadilan Pajak.

Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan
Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

1. merupakan warga negara Indonesia; dan
2. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang
   peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan dengan:

1. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal,
   akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan
   tinggi yang terakreditasi; atau
2. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang
   terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
   yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan
   cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga
   penyelenggara brevet perpajakan;
3. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi
   atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah
   bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau
   kepabeanan dan cukai.

Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

1. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat
   Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2
   (dua) tahun terakhir;
3. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat
   negara;
5. menandatangani pakta integritas;
6. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah
   diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang
   yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
7. memiliki izin kuasa hukum.

Tata cara untuk memperoleh izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diatur secara tersendiri
oleh Ketua dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang
Pengadilan Pajak.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012
tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 461), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA