Menimbang :

1. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya
   proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
2. bahwa untuk menyelesaikan Sengketa Pajak dengan adil
   melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana, maka perlu
   dilakukan pembaruan proses persidangan guna mengatasi kendala dan
   hambatan dalam penyelenggaraan persidangan di Pengadilan Pajak dengan
   memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak
   tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4189);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
   Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894);

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN PAJAK.

PERTAMA :

Menetapkan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak.

KEDUA :

Tata Cara Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan
Pajak ini.

KETIGA :

Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak dilaksanakan secara
bertahap dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT :

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial;
6. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial;.
7. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan
   Pengawasan Kinerja Hakim;
8. Para Hakim Pengadilan Pajak;
9. Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak;
10. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak;
11. Para Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak;
12. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Pengadilan
    Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2020
KETUA PENGADILAN PAJAK,

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H.