Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-59/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan
(SSPBB), Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB), dan
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok perubahan bentuk formulir SSPBB, SSP PBB, dan SSB
   dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2009
   dimaksud adalah :
1. perubahan nomenklatur “Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
   Bangunan (KPPBB)” menjadi “Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP
   Pratama)” sejalan dengan perubahan struktur organisasi di
   Direktorat Jenderal Pajak;
2. penambahan “Kode KPP Pratama” dan ” Kode Akun” sejalan
   dengan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN);
3. penambahan “NPWP” pada SSP PBB;
4. perubahan isian kode kantor pelayanan pajak dari
   sebelumnya mengikuti kode KPPBB pada basis data SISMIOP
   sejumlah 4 (empat) digit menjadi kode KPP Pratama sejumlah 3
   (tiga) digit sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.01/2008
   tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KMK.01/2007
   tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan
   Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kode KPP Pratama yang dimaksud dalam angka 1 huruf d adalah
   kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak
   bumi/tanah dan atau bangunan.
3. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor PER-59/PJ/2009 dimaksud
   yang akan berlaku sejak 22 November 2009, diminta kepada KPP Pratama
   agar menyosialisasikan perubahan ketentuan sebagaimana
   dimaksud pada angka 1, khususnya angka 1 huruf d beserta kode
   KPP Pratama masing-masing kepada :
1. Bank Tempat Pembayaran (TP) dalam mengisi SSPBB;
2. Wajib Pajak PBB sektor Perkebunan, Kehutanan, dan
   Pertambangan dalam mengisi SSP PBB;
3. Bank/Pos Persepsi yang merangkap sebagai Bank Operasional
   III PBB dalam mengadministrasikan penerimaan PBB Migas pada
   aplikasi MPN;dan
4. Bank/Pos Persepsi yang menerima setoran BPHTB dalam
   mengadministrasikan penerimaan BPHTB pada aplikasi MPN.
4. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor PER-59/PJ/2009,
   formulir SSPBB dapat diadakan sendiri oleh Bank/Pos Tempat
   Pembayaran dan formulir SSP PBB/SSB dapat diadakan
   sendiri oleh Wajib Pajak, dengan bentuk dan isi sesuai dengan
   ketentuan PER-59/PJ/2009.
5. Kantor Wilayah DJP agar memberikan bimbingan yang
   diperlukan kepada KPP Pratama di wilayah masing-masing dalam
   pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di
   lingkungan Kantor Pusat DJP