Menimbang :

1. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi
   Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
   (Provinsi NAD dan Kepulauan Nias) merupakan bencana nasional yang
   mendapat perhatian khusus dari pihak asing melalui pemberian hibah luar
   negeri untuk pelaksanaan proyek Pemerintah dalam rangka rehabilitasi
   dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan
   Kepulauan Nias yang dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan
   Rekonstuksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan
   Nias (BRR);
2. bahwa dalam rangka pemberian kebijakan fiskal termasuk
   pemberian fasilitas/perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
   Penjualan atas Barang Mewah untuk mendukung proyek Pemerintah, telah
   diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
   Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000
   sebagai pelaksanaan dari Peraturan
   Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
3. bahwa mengingat karakteristik khusus dari proyek Pemerintah
   sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka pemberian
   fasilitas/perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah untuk proyek Pemerintah tersebut telah diterbitkan
   Peraturan Menteri Keuangan tersendiri dengan mendasarkan pada Peraturan
   Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 yakni Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 121/PMK.03/2009
   dan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2009;
4. bahwa proyek pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
   wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pasca
   bencana alam gempa bumi dan tsunami sebagaimana dimaksud dalam huruf a
   yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai dengan berakhirnya masa
   tugas BRR, masih perlu dilanjutkan pasca berakhirnya masa tugas BRR;
5. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan
   Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan untuk menjaga
   kesinambungan pemberian fasilitas/perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan
   Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk proyek Pemerintah sebagaimana
   dimaksud dalam huruf d, perlu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan
   kembali dengan mendasarkan pada Peraturan
   Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta untuk
   melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
   Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, perlu menetapkan Peraturan
   Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
   dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah pada Tahun
   2010 dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
   Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
   Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang
   Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk
   Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
   Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
   yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 107, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3770) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4092);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan :
    
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH PADA TAHUN
2010 DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI.
      
     

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009.
2. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
   Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Barang Kena Pajak yang selanjutnya disebut BKP, adalah
   barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
4. Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disebut JKP, adalah jasa
   yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
5. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut PKP, adalah
   Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
6. Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok
   (supplier), termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih, yang ditunjuk oleh
   pemberi hibah luar negeri untuk melaksanakan proyek hibah (implementing
   partner) atau pihak yang mengikat kontrak dengan pemberi hibah luar
   negeri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
     
      
     
     
     
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN