Menimbang :

1. bahwa untuk membantu pemulihan dan percepatan rekonstruksi
   kembali wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Provinsi Jambi
   yang mengalami bencana alam, perlu memberikan keringanan Pajak
   Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
   dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 18 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang untuk
   mengatur batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
   kegiatan membangun sendiri;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun
   Sendiri Pascabencana Alam di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan
   Sebagian Provinsi Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
   dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061)
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 24 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI
SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI.

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terbatas hanya untuk wilayah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor ke Kas Negara atas kegiatan
membangun sendiri yang dilakukan pada atau setelah terjadinya bencana
alam sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat
dimintakan pengembalian.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober
2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

ttd.

PATRIALIS AKBAR