1. Bahwa jasa pengiriman paket ke luar Daerah Pabean adalah
   jasa yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket
   secara door-to-door dari pengirim di dalam Daerah Pabean kepada
   penerima di luar Daerah Pabean.
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengiriman paket ke
   luar Daerah Pabean, Pengusaha jasa pengiriman paket di dalam Daerah
   Pabean dapat meminta pihak ketiga ke luar Daerah Pabean untuk melakukan
   sebagian atau keseluruhan proses meneruskan pengiriman paket dari suatu
   tempat/negara di luar Daerah Pabean ke tempat/negara lainnya hingga
   mencapai alamat penerima kiriman.
3. Bahwa memperhatikan international best practice, atas jasa
   penerusan pengiriman paket yang dilaksanakan di luar Daerah Pabean
   sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak dikenakan PPN.
4. Bahwa mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini
   ditegaskan bahwa jasa penerusan pengiriman paket dari suatu
   tempat/negara di luar Daerah Pabean ke tempat/negara lainnya di luar
   Daerah Pabean, yang diserahkan oleh pihak ketiga atas permintaan
   Pengusaha jasa pengiriman paket di dalam Daerah Pabean bukan merupakan
   pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah pabean di dalam Daerah
   Pabean, sehingga atasnya tidak dikenakan PPN.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, kiranya semua pihak
   dapat mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan jasa penerusan
   pengiriman paket internasional di luar Daerah Pabean tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2008
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal
   Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal
   Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum dan
   Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat
   Jenderal Pajak;
5. Para Direktur
   dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal
   Pajak;