Menimbang :

1. bahwa untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur untuk
   kepentingan umum yang berkualitas, efektif, efisien, serta tepat
   sasaran, Pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha melalui
   Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dengan
   Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
   dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. bahwa untuk mendukung terlaksananya Kerjasama Pemerintah
   dan Badan Usaha, perlu adanya pengaturan khusus mengenai perlakuan
   Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan oleh Pemerintah terhadap
   Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dimaksud;
3. bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
   Nomor 61 telah diberikan penafsiran mengenai perlakuan akuntansi atas
   penerimaan hibah dari Pemerintah;
4. bahwa berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
   Nomor 16 telah diberikan penafsiran mengenai perlakuan akuntansi atas
   Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta melaksanakan ketentuan
   Pasal 17 Peraturan
   Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
   Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun
   Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
   Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan pada Proyek
   Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

        
      
Mengingat :

1. Peraturan
   Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
   Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun
   Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang
   Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek
   Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS DUKUNGAN KELAYAKAN PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.
        
      

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya
   disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
   dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
   pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala
   Lembaga/Kepada Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
   Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan
   usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2. Dukungan Kelayakan atas sebagian biaya konstruksi yang
   selanjutnya disebut Dukungan Kelayakan adalah dukungan Pemerintah dalam
   bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan
   terhadap proyek KPBU tertentu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
   pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
3. Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU yang selanjutnya disebut
   sebagai Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan
   oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sebagaimana
   dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
   Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
4. Biaya Penyediaan Infrastruktur adalah biaya yang
   dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelaksana yang sumber pendanaannya berasal
   dari Badan Usaha Pelaksana dan Dukungan Kelayakan untuk menyediakan
   infrastruktur proyek KPBU tertentu.

Dalam hal sebagian atau seluruh Dukungan Kelayakan diterima oleh Badan
Usaha Pelaksana selama masa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan Ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
   ayat (2) huruf b diakui sebagai Penghasilan saat tercapainya tanggal
   operasi komersial sebesar nilai akumulasi Dukungan Kelayakan yang telah
   diterima; dan
2. amortisasi atas Biaya Penyediaan Infrastruktur sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan sebagai berikut:
1. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud-Dukungan Kelayakan
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibebankan
   sekaligus bersamaan dengan pengakuan penghasilan dengan nilai sebesar
   penghasilan yang diakui sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
2. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan
   peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal sebagian atau seluruh Dukungan Kelayakan diterima oleh Badan
Usaha Pelaksana setelah tercapainya tanggal operasi komersial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1. Penghasilan Ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
   ayat (2) huruf b diakui sebagai Penghasilan pada saat Dukungan
   Kelayakan diterima; dan
2. amortisasi atas Biaya Penyediaan Infrastruktur sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan sebagai berikut:
1. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud-Dukungan Kelayakan
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibebankan
   sekaligus bersamaan dengan pengakuan penghasilan dengan nilai sebesar
   penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
2. atas amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan
   peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengeluaran lain terkait infrastruktur yang sumber pendanaannya berasal
dari Badan Usaha Pelaksana dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun yang dikeluarkan setelah tercapainya tanggal operasi
komersial, dikapitalisasi dalam hak penggunaan atau pengusahaan
infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana dan diamortisasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2.
        
 

Pengakuan penghasilan Dukungan Kelayakan dan pembebanan melalui
amortisasi sekaligus atas Dukungan Kelayakan dilakukan sebagaimana
dalam contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
        
 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2018.
        
 

        
 
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN