Menimbang :

1. bahwa dalam rangka penggalian potensi untuk menguji
   kepatuhan
   wajib pajak, dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan
   akurasi basis data perpajakan melalui percepatan perekaman
   Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima namun belum
   terdapat
   pada basis data perpajakan;
2. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) dan (6) Peraturan
   Direktur
   Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang
   Tata Cara Penerimaan dan
   Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1/PJ/2010,
   SPT harus dilakukan perekaman dalam waktu yang telah
   ditetapkan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak
   tentang Percepatan Pelaksanaan Perekaman Surat
   Pemberitahuan (SPT).

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana
   telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
   sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
   (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
   Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
   Republik
   Indonesia Nomor 5069);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000
   tentang Bentuk
   dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen
   yang
   Harus Dilampirkan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007
   Tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.34/2007 tentang
   Bentuk
   dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan,
   Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
   Jenderal
   Pajak;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001
   tentang
   Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam
   Surat Pemberitahuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.34/2007 tentang
   Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2008
    tentang Surat
    Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan
    Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang
    Pribadi beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah
    dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2009;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009
    tentang Tata
    Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
    Pajak Nomor 1/PJ/2010;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
    tentang
    Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
    Final
    Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal
    15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta bukti
    pemotongan/pemungutannya;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2010 tentang
    Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi DJP;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011
    tentang
    Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa
    Pajak
    Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

Menetapkan :    

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah SPT
   Tahunan Pajak Penghasilan termasuk pembetulan SPT Tahunan
   Pajak
   Penghasilan dan SPT Masa termasuk pembetulan SPT Masa
   yang disampaikan sampai dengan 31 Desember 2011 dan belum
   dilakukan perekaman kecuali SPT yang pengolahannya dilakukan
   oleh
   Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).
2. Penelitian SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai
   kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya
   serta
   kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang
   kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan
   Surat
   Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima
   tidak
   lengkap.
3. SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan
   lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah
   ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi
   dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang
   disyaratkan.
4. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
   untuk
   memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan
   melalui
   aplikasi perekaman.
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit instansi vertikal
   Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan
   bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang salah satu
   tugasnya adalah melakukan pengadministrasian dokumen dan
   berkas
   perpajakan, penerimaan, dan pengolahan SPT serta penerimaan
   surat
   lainnya, antara lain berupa kegiatan perekaman SPT.
6. Pihak Ketiga adalah pihak penyedia jasa yang menjadi mitra
   DJP
   dalam pelaksanaan kegiatan perekaman SPT yang ditunjuk
   berdasarkan
   ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pemerintah.
7. Tenaga Kerja Pihak Ketiga adalah tenaga kerja dari pihak
   ketiga
   yang melakukan tugas di bidang perpajakan berupa perekaman
   SPT.
8. Pakta Kewajiban Menjaga Rahasia/Non Disclosure Agreement
   (NDA)
   adalah janji Pihak Ketiga dan/atau Tenaga Kerja Pihak Ketiga
   untuk
   tidak menyingkap kerahasiaan informasi tertentu kepada
   pihak-pihak yang tidak berhak.

Kegiatan perekaman SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
diselesaikan paling lambat tanggal 30 September 2012.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001