Menimbang :

1. bahwa Perjanjian Pendahuluan Jual Beli telah banyak
   dilakukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam proses jual
   beli, sehingga perlu ada fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan
   pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas Perjanjian
   Pendahuluan Jual Beli sebagai kredit pajak daerah guna mencegah
   penghindaran pajak;
2. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan
   mengenai pemungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
   Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Perjanjian
   Pendahuluan Jual Beli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
   Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
   93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
   2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
   tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN ATAS PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat
   tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
   martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
   dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
   distrukturkan secara fungsional, dalam arah horizontal maupun vertikal
   dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
   digunakan secara terpisah untuk hunian dan/atau bukan hunian yang
   dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
3. Rumah susun hunian adalah rumah susun dengan fungsi utama
   hunian seperti apartemen atau kondominium.
4. Rumah susun bukan hunian merupakan rumah susun dengan
   fungsi utama bukan hunian seperti perkantoran, pusat
   perbelanjaan/pertokoan/mall/pasar/pergudangan dan bangunan bertingkat
   sejenisnya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
   kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
   yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
   lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
   (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
   dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
   organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
   badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
   tetap.
6. Penjual adalah orang perseorangan atau Badan yang bertindak
   selaku penjual rumah.
7. Pembeli adalah orang perseorangan atau Badan yang bertindak
   sebagai konsumen rumah.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
   disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
   bangunan.
9. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan
   Jual Beli yang selanjutnya disingkat PPJB adalah kesepakatan antara
   pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli rumah atau satuan
   rumah susun yang dapat dilakukan sebelum pembangunan untuk rumah susun
   atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang
   dinyatakan dalam akta notaris.
10. Kredit Pajak Daerah adalah memperhitungkan BPHTB yang telah
    dibayar atau dipungut dimuka dengan jumlah pajak yang terutang pada
    saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Uang Muka adalah uang yang digunakan sebagai pembayaran
    atas tanah dan/atau bangunan.

BPHTB yang disetorkan oleh Penjual berdasarkan PPJB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

1. objek PPJB telah selesai dibangun;
2. BPHTB menjadi komponen pada harga transaksi; dan
3. pembeli telah membayar lunas Uang muka atau telah selesai
   memenuhi kewajiban pembayaran atas objek PPJB.

Terhadap PPJB yang ditingkatkan menjadi akta jual beli, maka BPHTB yang
dibayarkan oleh pembeli dihitung berdasarkan nilai perolehan objek
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhitungkan BPHTB yang telah disetorkan oleh penjual berdasarkan
PPJB sebelumnya sebagai kredit Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2).

Terhadap penjual yang telah menerima pembayaran BPHTB dari pembeli dan
tidak menyetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH