Menimbang :
 

1. bahwa untuk menyesuaikan besarnya Nilai Jual Objek Pajak
   Tidak
   Kena Pajak dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum objek
   pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual
   Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a
   dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan
   Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual
   Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3569);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan :
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL
OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan
   PBB
   adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994.
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya
   disingkat dengan NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak
   kena pajak.
3. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan
   NJOP
   adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
   terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
   Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan
   objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual
   Objek Pajak pengganti.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama
Menteri Keuangan menetapkan NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) untuk masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
pendapat Pemerintah Daerah setempat.

Bentuk formulir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak mengenai penetapan besarnya NJOPTKP adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, penetapan besarnya
PBB terutang untuk Tahun Pajak 2011 dan untuk tahun sebelumnya, tetap
menggunakan NJOPTKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 201/KMK.04/2000
tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan
Bangunan.
 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000
tentang Penyesuaian Besarnya
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Penghitungan
Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
       
ttd.     
      
PATRIALIS AKBAR