Menimbang :

1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
   Daerah, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi dan
   Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tetap merupakan kewenangan pemerintah
   pusat;
2. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan
   bagi Wajib Pajak, serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi, moneter,
   dan harga umum objek pajak, perlu melakukan penyesuaian terhadap
   ketentuan mengenai penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak
   Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
   ayat (4) Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
   Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
      
     
     
     
     
     
     
     

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL
OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
      
     
     
     
     
     
     
     

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah
   Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994.
2. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah
   harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
   secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai
   Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
   lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek
   Pajak Pengganti.
3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya
   disebut NJOPTKP adalah batas NJOP yang tidak kena pajak.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan besarnya PBB
terutang untuk Tahun Pajak 2013 dan tahun-tahun pajak sebelumnya
dilakukan dengan menggunakan NJOPTKP sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011
tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011
tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN