Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh
Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
   Urusan
   Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
   156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
   Kecil, dan
   Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
   Pendapatan dan
   Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
   tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah
   Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan
   Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
   Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
   Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015
   tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara
   Republik
   Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
   tentang
   Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
   terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI
PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
   negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Piutang Instansi Pemerintah adalah piutang Kementerian
   Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian/Lembaga.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
   dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
   Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
   sendiri,
   yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
   merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
   dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
   Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
   Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
   sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
   bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
   dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
   dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
   hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
   20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang
   menurut
   peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan/atau orang yang
   menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.

Keringanan sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, tidak diberikan
atas biaya-biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penyerah
Piutang dan telah menjadi penambah jumlah hutang Penanggung Hutang,
antara lain biaya polis asuransi, pembebanan hak tanggungan/fidusia,
biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan
biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat
diajukan 1 (satu) kali.

Dalam hal Penanggung Hutang tidak melunasi kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), persetujuan penyelesaian
keringanan hutang yang sudah diberikan batal dan pembayaran yang sudah
pernah dilakukan Penanggung Hutang diperhitungkan sebagai pengurang
jumlah hutang pokok.

Penanggung Hutang yang telah melakukan pembayaran sebesar atau melebihi
hutang pokok sampai dengan 1 Januari 2015 diberikan keringanan seluruh
sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya.

Pengenaan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei  2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY