Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008
tentang Pelunasan Cukai sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.04/2009,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung
Etil Alkohol;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
   Undang-Undang
   Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008
   tentang
   Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENYEDIAAN DAN
PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Direktur adalah Direktur Cukai pada Direktorat Jenderal Bea
   dan Cukai.
3. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea
   dan Cukai.
4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
   disebut
   Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai atau Kantor
   Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Direktorat
   Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang
   Kena Cukai.
5. Kepala Seksi Pabean dan Cukai/Kepala Seksi Pelayanan
   Kepabeanan
   dan Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai adalah Kepala Seksi Pabean
   dan Cukai pada KPU, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada
   KPPBC Tipe Madya Pabean dan Tipe Madya Cukai, dan Kepala Seksi
   Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3, dan Tipe A4.
6. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian/Kepala Seksi
   Perbendaharaan adalah Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian pada
   KPU, Kepala Seksi Perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya Pabean, Tipe
   Madya Cukai, Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3, dan Tipe A4.
7. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan adalah Kepala
   Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan pada KPPBC Tipe B.
8. Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat
   dengan
   MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung
   etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau
   cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang
   sejenis.
9. MMEA yang dibuat di Indonesia adalah MMEA dengan kadar
   alkohol lebih dari 5% (lima persen).
10. MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai
    dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.
11. Pengusaha pabrik MMEA yang selanjutnya disebut Pengusaha
    Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik MMEA.
12. Importir adalah importir barang kena cukai berupa MMEA.
13. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil
    Alkohol
    yang selanjutnya disingkat P3C MMEA adalah dokumen yang digunakan
    pengusaha pabrik atau importir untuk mengajukan permohonan penyediaan
    pita cukai sebelum pengajuan CK-1A .
14. Permohonan pemesanan pita cukai MMEA yang selanjutnya
    disebut
    CK-1A adalah dokumen yang digunakan pengusaha pabrik atau importir
    untuk melakukan pemesanan pita cukai MMEA asal impor dan MMEA yang
    dibuat di Indonesia.
15. Biaya pengganti penyediaan pita cukai adalah biaya yang
    harus
    dibayar oleh pengusaha pabrik atau importir atas permohonan penyediaan
    pita cukai MMEA yang telah diajukan dengan P3C MMEA tetapi tidak
    direalisasikan seluruhnya dengan CK-1A .
16. Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti yang
    selanjutnya
    disingkat dengan SPPBP adalah pemberitahuan kepada pengusaha pabrik
    atau importir tentang pengenaan biaya pengganti atas penyediaan pita
    cukai yang telah diajukan dengan P3C MMEA tetapi tidak direalisasikan
    dengan CK-1A.

P3C MMEA tidak dapat diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau importir dalam
hal:

1. NPPBKC dalam keadaan dibekukan;
2. memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
   kekurangan
   cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar
   sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
3. SPPBP tidak dibayar seluruhnya dalam waktu yang ditetapkan.

Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C MMEA paling sedikit 10
(sepuluh) lembar untuk setiap jenis pita cukai.

CK-1A tidak dapat diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir dalam
hal:

1. NPPBKC dalam keadaan dibekukan;
2. memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,
   kekurangan
   cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar
   sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
3. SPPBP tidak dibayar seluruhnya dalam waktu yang ditetapkan;
4. diduga melakukan pelanggaran di bidang cukai berdasarkan
   adanya bukti awal.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan
Direktur Jenderal Nomor P-17/BC/2008
tentang Penyediaan dan Pemesanan
Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2010.