1. Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   77/PMK.01/2008
   tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan adalah untuk
   menciptakan ketertiban dalam penanganan bantuan hukum di luar
   pengadilan maupun masalah hukum berupa perkara atau sengketa di muka
   pengadilan yang menyangkut Departemen Keuangan beserta
   instansi-instansi dan badan-badan di lingkungan Departemen Keuangan.
2. Bantuan Hukum diberikan oleh Biro Hukum Sekretariat
   Jenderal Departemen Keuangan kepada Unit dan/atau Menteri, Mantan
   Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun
   dilingkungan Departemen Keuangan yang menghadapi masalah hukum dalam
   pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Permintaan Bantuan Hukum oleh unit di lingkungan Departemen
   Keuangan kepada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Departemen
   Keuangan dilakukan melalui pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan.
4. Dalam hal Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Unit di
   lingkungan Departemen Keuangan, harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum
   Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
5. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan
   Hukum di unit Eselon I dibebankan pada anggaran unit Eselon I yang
   bersangkutan.

A.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978

Tembusan :
Direktur Jenderal