1. Jasa Maklon;
2. Jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau
   untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;
3. Jasa Konstruksi yang melekat pada atau untuk barang
   tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Keuangan tersebut.

1. Definisi
   Jasa Maklon diubah menjadi “pemberian jasa dalam rangka proses
   penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya
   dilakukan
   oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa
   menetapkan
   spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang
   setengah jadi
   dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian
   atau
   seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna
   jasa.”
2. Pelaporan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan
   dari
   kegiatan ekspor Jasa Maklon, yang dalam ketentuan sebelumnya
   tidak
   dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
   Nilai,
   menjadi dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
   Pertambahan Nilai.
3. Dengan demikian, Pajak Masukan yang terkait
   dengan Barang Kena Pajak hasil kegiatan Jasa Maklon yang
   diekspor
   tersebut menjadi dapat dikreditkan.

1. Apabila penyerahan Jasa Kena Pajaknya
   dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetap terutang Pajak
   Pertambahan
   Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) sebagai penyerahan Jasa
   Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang syarat pengenaan Pajak
   Pertambahan Nilainya diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1)
   huruf c
   Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Apabila Jasa Kena Pajak
   tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean, atasnya tidak
   terutang Pajak
   Pertambahan Nilai karena di luar cakupan Undang-Undang Pajak
   Pertambahan Nilai.