1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
   atas impor barang;
2. bendahara
   pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak
   pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau
   lembaga
   Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan
   pembayaran atas pembelian barang;
3. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan
   dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa
   Pengguna Anggaran (KPA)
   atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang
   diberi delegasi oleh
   KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan
   mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan usaha yang bergerak
   dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri
   baja, dan industri otomotlf, yang
   ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan
   hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan
   pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
7. Industri
   dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
   pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
   Pelayanan
   Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau
   ekspor
   mereka dari pedagang pengumpul.

1. Besarnya tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
   atas penjualan
   bahan bakar minyak kepada Non SPBU ditetapkan sama dengan tarif
   pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan
   bakar minyak
   kepada SPBU bukan Pertamina.
2. Penambahan Objek yang dikecualikan dari
   pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu atas impor barang
   untuk
   kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh
   Kontraktor Kontrak Kerja sama dan atas pembayaran untuk
   pembelian
   barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional
   Sekolah
   (BOS).
3. Kenaikan batas pengecualian pemungutan Pajak
   Penghasilan
   Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang
   yang semula
   paling banyak Rp 1.000.000,00 menjadi paling banyak Rp
   2.000.000,00.

Penyetoran dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan
pelaporan pemungutan pajak. Saat ini peraturan yang berlaku
adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007
tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata
Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata
Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

1. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas
   pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
2. mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
   dimaksud di lingkungan wilayah kerja masing-masing.