Follow Us :

TAX REGULATIONS

Surat Edaran Dirjen Pajak
No. SE - 146/PJ/2010

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

 

22 Desember 2010

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 146/PJ/2010

 TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2010
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 44/PJ/2008
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-62/PJ/2010
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008
Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib
Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, dengan ini disampaikan pokok-pokok
perubahan sebagai berikut:

1. Perbaikan
prosedur pendaftaran Pengusaha Kena Pajak, yaitu perbaikan
informasi pada formulir pendaftaran Pengusaha Kena Pajak
berupa
penambahan kolom isian mengenai status kepemilikan tempat
kegiatan
usaha;
2. Perbaikan
prosedur konfirmasi lapangan dalam rangka menyakinkan
keberadaan dan kebenaran usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena
Pajak, antara lain:

a. perubahan
jangka waktu pelaksanaan konfirmasi dari 1 tahun menjadi
paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya NPWP dan/atau NPPKP;
b. perubahan
tata cara konfirmasi lapangan, berupa perbaikan tujuan
konfirmasi lapangan yaitu untuk membuktikan kebenaran
pengisian
formulir pendaftaran dan melakukan penelitian kelayakan usaha.
c. Perubahan
formulir Berita Acara Konfirmasi Lapangan, yang bertujuan untuk:

1) membuktikan
kebenaran pengisian formulir pendaftaran Wajib Pajak
dan/atau Pengusaha Kena Pajak; dan
2) meneliti
kelayakan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, yang
meliputi:   

a) Peta
tempat kegiatan usaha;
b) Foto
tempat kegiatan usaha;
c) Gambaran
kegiatan usaha;
d) Data
peredaran usaha;
e) Daftar
harta di tempat kegiatan usaha.
3. Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.
 
    

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

Tembusan:

  1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; .
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  3. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
  4. Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat
    Jenderal Pajak;
  7. Kepala Pusat Pengolahan data Dokumen Perpajakan. 
error: Content is protected