Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-27/PJ/2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010
Tentang Dokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kegiatan impor Barang Kena Pajak maka
   dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur
   Pajak adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang
   mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan
   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat
   Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau
   bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
   yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat
   dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang
   tidak terpisahkan dengan PIB tersebut.
2. Dalam hal PIB, SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak
   oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak menyebutkan
   identitas pemilik barang secara lengkap (nama, alamat, dan NPWP) maka
   dokumen tersebut tidak dipersamakan kedudukannya dengan Faktur
   Pajak.
3. Dengan demikian, maka hanya pemilik barang saja yang dapat
   mengkreditkan PPN atas impor Barang Kena Pajak. Sedangkan
   importer yang bukan pemilik barang tidak dapat mengkreditkan PPN
   atas impor Barang Kena Pajak yang dibayar tersebut.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011
   mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.
 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. FUAD RAHMANY