Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan
   Faktur
   Pajak Berbentuk Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014
   tentang Tata Cara Pembuatan dan
   Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah diubah
   terakhir dengan PER-31/PJ/2017;
2. bahwa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan
   memperhatikan
   kesiapan Pengusaha Kena Pajak perlu dilakukan pengaturan kembali
   pemberlakuan ketentuan pencantuman identitas pembeli khususnya Nomor
   Induk Kependudukan (NIK) pada e-Faktur;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
   Penundaan Pemberlakuan Ketentuan Pencantuman Identitas Pembeli
   Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4A PER-16/PJ/2014
   Tentang Tata Cara
   Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Sebagaimana
   Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   PER-31/PJ/2017;

Mengingat :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014
tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-31/PJ/2017.

Menetapkan :

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4A PER-16/PJ/2014
TENTANG TATA CARA
PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-31/PJ/2017.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014
tentang Tata Cara Pembuatan dan
Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017
ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang akan ditetapkan dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1
April 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

ROBERT PAKPAHAN