7 September 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE – 86/PJ/2009

TENTANG

PENJELASAN MENGENAI PPN ATAS IMPOR/PENYERAHAN KAPAL TONGKANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih
adanya pertanyaan Wajib Pajak mengenai apakah PPN atas impor/penyerahan
kapal tongkang termasuk yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana
diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, dengan ini disampaikan
penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
   dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
   Tahun 2000, menjelaskan antara lain bahwa dalam rangka
   mendorong pengembangan armada nasional dibidang angkutan darat, air,
   dan udara dapat diberikan kemudahan dibidang perpajakan secara terbatas
   berupa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik
   untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan
   pajak dengan Peraturan Pemerintah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 36 undang-Undang Nomor 21 Tahun
   1992 Tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2008, diatur bahwa Kapal adalah kendaraan air dengan
   bnetuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
   mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
   berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat
   apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah
   Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
   Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang
   Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, jo Pasal 1 angka 1 huruf e
   dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003
   tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor
   dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa
   Kena Pajak Tertentu menetapkan bahwa impor kapal laut, kapal angkutan
   sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal
   pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku
   cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang
   dilakukan dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau
   Perusaahaan Penangkapan Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara
   Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyeberangan Nasional sesuai
   dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
   Nilai.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah
   Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
   Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
   Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 38 Tahun
   2003, jo Pasal 1 angka 1 huruf e dan Pasal 6 ayat (2)
   Keputusan Menteri
   Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003
   tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan
   Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
   Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu menetapkan bahwa
   penyerahan kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan
   kapal
   angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan,
   kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau
   keselamatan manusia kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran
   Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau
   Perusahaan penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan
   Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional
   sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak
   Pertambahan Nilai.
5. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini
   ditegaskan bahwa :
1. atas impor kapal tongkang yang dilakukan dan digunakan
   oleh perusahaan Pelayaran Niaga Naisonal atau Perusahaan Penangkapan
   Ikan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa kepelabuhan Nasional
   atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan
   Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari
   pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
2. atas penyerahan kapal tongkang kepada dan digunakan oleh
   Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan
   Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau
   Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
   Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan
   Pajak Pertambahan Nilai;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal
   Pajak.