Dalam rangka meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban
perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan ini
menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Wali kota.

Untuk :

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan pengawasan atas
pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan
pengawasan atas pengelolaan PNBP, yang mencakup:

KEDUA :

Menteri Keuangan bersama dengan Menteri
Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

1. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengawasan
   atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah
   dan pengawasan atas pengelolaan PNBP; dan
2. melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk
   mengurai masalah dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETIGA :

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal melakukan koordinasi dan
melaporkan kompilasi hasil peningkatan pelaksanaan pengawasan atas
pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan
pengawasan atas pengelolaan PNBP kepada Presiden secara berkala atau
apabila diperlukan.

KEEMPAT :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO