Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan
   untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan dan
   mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW
   dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, perlu
   memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk
   pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, Menteri Keuangan diberikan kewenangan
   untuk dapat memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang
   terhutang karena sebab-sebab tertentu;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
   (2) Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
   Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi
   pada Tahap Eksplorasi;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN PANAS BUMI TAHAP
EKSPLORASI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
   disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB
   adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.
3. Tubuh Bumi adalah bagian bumi yang berada di bawah
   permukaan bumi. 
4. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi yang
   selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau
   bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan
   usaha pertambangan/pengusahaan Panas Bumi.
5. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
   penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan
   pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi
   kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan
   perkiraan cadangan Panas Bumi, termasuk kegiatan studi kelayakan di
   wilayah kerja atau wilayah sejenisnya.
6. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas
   Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja Panas Bumi.
7. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang
   Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik
   daerah, koperasi, atau perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
   hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
   Republik Indonesia.
8. Pengurangan PBB adalah pengurangan PBB Panas Bumi yang
   terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB.
9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
   SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
   data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
    disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal
    Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib
    Pajak.

Wajib Pajak PBB Panas Bumi yang masih dalam tahap Eksplorasi dapat
diberikan Pengurangan PBB atas Tubuh Bumi.

Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengurangan PBB Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 yaitu Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

1. memiliki Izin Panas Bumi setelah berlakunya Undang-Undang
   Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
2. menyampaikan SPOP; dan
3. melampirkan surat rekomendasi dari menteri yang
   menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Panas
   Bumi yang menyatakan bahwa objek PBB Panas Bumi masih pada tahap
   Eksplorasi.

Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk SPPT
mulai tahun pajak 2017.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA