Menimbang :    

1. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak
   bumi dan gas bumi melalui upaya peningkatan kegiatan eksplorasi, perlu
   diatur pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
   sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi pada
   tahap eksplorasi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
   Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap
   Eksplorasi;

        
         
      
Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
     
        
         
 

        
 
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PADA
TAHAP EKSPLORASI.
        
      
         

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
   disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB
   adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.
3. Tubuh Bumi adalah bagian bumi yang berada di bawah
   permukaan bumi.
4. PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan
   Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi
   dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk
   kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi.
5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh
   informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh
   perkiraan cadangan minyak bumi dan/atau gas bumi di wilayah kerja atau
   wilayah sejenisnya.
6. Pengurangan PBB adalah pengurangan PBB Migas yang terutang
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB.
7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
   SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
   objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
   disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal
   Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib
   Pajak.

Wajib Pajak PBB Migas yang masih dalam tahap Eksplorasi dapat diberikan
Pengurangan PBB atas Tubuh Bumi.
 
         
         
    

Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengurangan PBB Migas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 yaitu Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang menandatangani kontrak kerja sama setelah
   berlakunya Peraturan
   Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang
   Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Hulu
   Minyak dan Gas Bumi;
2. Wajib Pajak yang menyampaikan SPOP; dan
3. Wajib Pajak yang melampirkan surat rekomendasi dari menteri
   yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha
   minyak bumi dan gas bumi yang menyatakan bahwa objek PBB Migas masih
   pada tahap eksplorasi.

Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk SPPT
mulai tahun pajak 2015.
     
         
         

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
 
ttd.
 
YASONNA H. LAOLY