Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan
   mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis sehubungan
   dengan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah,
   dan untuk meningkatkan daya saing industri nasional baik yang
   berorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk mendukung program
   Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, perlu
   diberikan kebijakan Pajak Penghasilan untuk meringankan dan menjaga
   likuiditas bagi Wajib Pajak industri tertentu;
2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf f Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk
   menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak
   berjalan dalam hal terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib
   Pajak;
3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan
   Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda
   pembayaran Pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang
   berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang
   pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
   Keuangan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan
   Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib
   Pajak Industri Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Menetapkan :
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN BESARNYA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU.

         
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan menghapuskan sanksi administrasi
atas penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan Pajak
Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penundaan
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
     
     
     
      
     
     
     
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN