Follow Us :

TAX REGULATIONS

Surat Edaran Dirjen Pajak
No. SE - 100/PJ/2009

PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING

 

12 Oktober 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 100/PJ/2009

TENTANG

PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
BAGI PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN
DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan
banyaknya
pertanyaan mengenai penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi
petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan multilevel
marketing (MLM) atau direct selling untuk penghitungan Pajak
Penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Berdasarkan
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 diatur bahwa Wajib Pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur
Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun
pajak yang bersangkutan.
2. Wajib
Pajak orang pribadi dengan profesi :

a. petugas
dinas luar asuransi yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan
jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung;
b. distributor
perusahaan MLM atau direct selling yang kegiatannya melakukan:

1) penjualan
barang dari perusahaan MLM atau direct selling; dan/atau
2) pengembangan
jaringan usaha MLM atau direct selling,

termasuk dalam kategori Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam butir 1
sepanjang petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM
atau direct selling tersebut tidak berstatus sebagai pergawai dari
perusahaan terkait.

3. Perusahaan
dinas luar asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a dan
distributor perusahaan MLM atau direct selling sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 huruf b boleh menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat :

  1. peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari
    Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); dan
  2. memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam
    jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
4. Persentase
Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi petugas dinas luar asuransi
dan distributor perusahaan MLM atau direct selling adalah sebagaimana
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000
tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat
Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan,
dengan penegasan sebagai berikut :

a. petugas
dinas luar asuransi diklasifikasikan dalam jenis usaha “Pekerjaan bebas
bidang profesi lainnya”.
b. Distributor
perusahaan MLM atau direct selling diklasifikasikan dalam jenis usaha
sebagai berikut :

1) atas
penjualan barang dari perusahaan MLM atau direct selling termasuk dalam
jenis usaha “Perdagangan eceran barang-barang hasil industri
pengolahan”;
2) atas
pengembangan jaringan usaha MLM atau direct selling termasuk dalam
jenis usaha “Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya”.
5. Contoh
Penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan neto bagi petugas dinas luar asuransi dan distributor
perusahaan MLM atau direct selling adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
Direktur Jendera Pajak,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:

  1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
  3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat
    Jenderal Pajak.
error: Content is protected