Menimbang :

1. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan
   Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan volume impor
   produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif
   7312.10.90.00 sehingga menyebabkan kerugian serius pada industri dalam
   negeri;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan
   tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor:
   1907/MDAG/SD/12/2010 tanggal 28 Desember 2010, menyampaikan usulan
   pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk tali
   kawat baja (steel wire ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.00;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden
   Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri
   dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan
   dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan
   ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor
   Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif
   7312.10.90.00;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
   Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan
   Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1907/M-DAG/SD/12/2010
   tanggal 28 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan
   Pengamanan Terhadap Produk Impor Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) HS
   Nomor: 7312.10.90.00 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian
   Perdagangan Nomor: 51/MDAG/SD/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal
   Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan Bea
   Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk Kain Tenunan dari
   Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat Bindrat; Kawat Seng dan
   Tali Kawat Baja;
2. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang
   Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) Atas
   Impor Tali Kawat Baja Nomor HS: 7312.10.90.00;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES)
DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00.

Terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) berupa kawat
dipilin dengan diameter 3 mm atau lebih, tali dan kabel dari besi atau
baja, disepuh atau dilapisi maupun tidak dan tidak diisolasi, selain
lock coil, flattened strands dan non rotating wire ropes, yang termasuk
dalam pos tarif 7312.10.90.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk
tali kawat baja (steel wire ropes) yang diproduksi dari negara-negara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) yang berasal
dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari
negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib
menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor
barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
   diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga)
   tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR