Menimbang :
 

1. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan
   Perdagangan Indonesia telah dibuktikan terjadi lonjakan volume impor
   produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak
   dikelantang (woven fabrics of cotton, bleached and unbleached) sehingga
   menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan
   tersebut dalam huruf a, Menteri Perdagangan melalui Surat Nomor:
   1852/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyampaikan usulan
   pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk berupa
   kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (woven
   fabrics of cotton, bleached and unbleached) sehingga menyebabkan
   kerugian serius pada industri dalam negeri;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden
   Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri
   dari Akibat Lonjakan Impor, tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan
   dalam bentuk Bea Masuk oleh Menteri Keuangan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan
   ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor
   Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak
   Dikelantang (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached);

Mengingat :
  

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
   Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan
   Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1852/M-DAG/SD/12/2010
   tanggal 20 Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan
   Pengamanan Terhadap Produk Kain Tenunan dari Kapas; Dikelantang dan
   Tidak Dikelantang (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached) HS
   Nomor: 5208.11.00.00, 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00,
   5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5209.29.00.00, 5210.11.00.00,
   5211.11.00.00, 5211.12.00.00, dan 5212.11.00.00, dan Surat Sekretaris
   Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/SD/1/2011 tanggal 17
   Januari 2011 perihal Daftar Negara-Negara Berkembang yang Dikecualikan
   dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Produk
   Kain Tenunan dari Kapas, Dikelantang dan Tidak Dikelantang; Kawat
   Bindrat; Kawat Seng dan Tali Kawat Baja;
2. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang
   Hasil Penyelidikan Untuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) Atas
   Produk Kain Tenunan dari Kapas; Dikelantang dan Tidak Dikelantang;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG
DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED
AND UNBLEACHED).

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk
berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang
(woven fabrics of cotton, bleached and unbleached) yang diproduksi dari
negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.
 

Terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang
dan tidak dikelantang (woven fabrics of cotton, bleached and
unbleached) yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari
pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian
perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal
(Certificate of Origin).

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor
barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
   diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga)
   tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
      
     
     
ttd.     
      
     
     
PATRIALIS AKBAR