Menimbang :

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah
   Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan
   Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dalam hal
   pemulihan kerugian industri dalam negeri sulit dilakukan
   akibat keterlambatan pengenaan Tindakan Pengamanan, maka
   selama masa penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dapat
   merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan
   Tindakan Pengamanan Sementara yang dilakukan dalam bentuk
   pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara;
2. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite
   Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat kerugian serius yang
   dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk
   tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur,
   dan barang perabot lainnya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
   81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
   tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
   Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
   Sementara terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gorden), Kerai
   Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement Establishing the World Trade Organization
   (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
   Republik  Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan
   Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
   66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN),
KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA.

Terhadap barang impor berupa produk tirai (termasuk gorden), kerai
dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang termasuk
dalam pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00,
6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, dikenakan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan Sementara.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dikenakan sebesar Rp.41.083,00/kg (empat puluh satu ribu
delapan puluh tiga rupiah per kilogram).

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali
terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat
tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi dari negara yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu
tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang berasal dari negara yang
dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara yang memiliki kerja sama
perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal
(Certificate of Origin).

Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah
mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan
pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA