Menimbang :

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah
   Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan
   Tindakan Pengamanan Perdagangan, dalam hal pemulihan kerugian
   industri dalam negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan
   Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan Komite
   Pengamanan Perdagangan Indonesia dapat merekomendasikan kepada
   Menteri Perdagangan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Sementara yang
   dilakukan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
   Sementara;
2. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite
   Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat kerugian serius yang
   dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk
   kain;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
   81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
   tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
   Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara
   terhadap Impor Produk Kain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement Establishing the World Trade Organization
   (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
   Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan
   Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
   66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN.
 

Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan Sementara dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan : *) besaran tarif dihitung berdasarkan ad valorem

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali
terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Terhadap impor produk kain yang berasal dari negara yang dikecualikan
dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan
dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate
of Origin).

Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor kain yang
dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran
dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya
Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA