Menimbang :

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah
   Nomor
   34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan,
   dan
   Tindakan Pengamanan Perdagangan, dalam hal pemulihan kerugian
   industri dalam negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan
   Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan Komite
   Pengamanan Perdagangan Indonesia dapat merekomendasikan kepada
   Menteri Perdagangan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Sementara yang
   dilakukan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
   Sementara;
2. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite
   Pengamanan
   Perdagangan Indonesia terdapat kerugian serius yang dialami
   industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk
   benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan
   artifisial;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7)
   Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan,
   perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan
   Bea
   Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk
   Benang
   (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement
   Establishing the World Trade Organization (Persetujuan
   Pembentukan
   Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
   Republik Indonesia
   tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
   Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
   Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
   Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan
   Perdagangan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
   66, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT)
DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL.

Terhadap barang impor berupa produk benang (selain benang jahit) dari
serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif
5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan
5510.90.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dikenakan sebesar Rp.1.405,00/kg (seribu empat ratus lima
rupiah per kilogram).

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali
terhadap produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik
dan artifisial yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel
sintetik dan artifisial yang berasal dari negara yang dikecualikan dari
pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir
wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin).

Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah
mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan
pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA