Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
   Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan
   Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor
   selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika
   harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya
   dan menyebabkan kerugian;
2. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan
   pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Polyester Staple
   Fiber (PSF) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016
   tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk
   Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan
   Taiwan yang telah berakhir masa berlakunya;
3. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping
   Indonesia membuktikan masih ditemukannya marjin dumping yang dilakukan
   oleh perusahaan eksportir/eksportir produsen dari Negara India,
   Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan sehingga dapat disimpulkan praktik
   dumping masih berlanjut dan apabila pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
   dihentikan, maka kerugian pemohon akan berulang kembali;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
   23D ayat (2) Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
   perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan
   Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber
   (PSF) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
   Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
   (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
   Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4661); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA,
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN.

Terhadap barang impor yang berasal dari Negara India, Republik Rakyat
Tiongkok, dan Taiwan berupa produk Polyester Staple Fiber (PSF) dengan
uraian barang serat staple sintetik, tidak digaruk, disisir atau
diproses secara lain untuk dipintal, dari poliester yang termasuk dalam
pos tarif 5503.20.00, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor
barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai
berikut:

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku
sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA