Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
   Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping,
   Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap
   barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea
   Masuk Anti Dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor
   lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
2. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan
   pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas impor produk H Section
   dan I Section melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
   terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Negara
   Republik Rakyat Tiongkok yang telah berakhir masa berlakunya;
3. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping
   Indonesia telah membuktikan bahwa masih ditemukan adanya
   praktik dumping terhadap impor produk H Section dan I Section yang
   berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok sehingga apabila
   pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dihentikan, maka kerugian
   pemohon akan berulang kembali;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan
   ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu
   menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea
   Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section yang
   Berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement Establishing the World Trade Organization
   (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
   Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
   10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan
   Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan
   Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
   66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK.

Terhadap impor produk berupa:

1. H Section dari besi atau baja bukan paduan tidak dikerjakan
   lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau
   diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih
   yang termasuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19; dan
2. I Section dari besi atau baja bukan paduan tidak dikerjakan
   lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau
   diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih
   yang termasuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90.

yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk
Anti Dumping.

Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan
untuk seluruh eksportir/eksportir produsen di Negara Republik Rakyat
Tiongkok dengan besaran 11, 93% (sebelas koma sembilan puluh tiga
persen).

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku
sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA