Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
   Nomor 34 Tahun
   1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan,
   terhadap
   barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti
   Dumping dalam hal harga ekspor barang tersebut menyebabkan kerugian
   industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis;
2. bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping
   Indonesia (KADI)
   terdapat bukti adanya impor Hot Rolled Coil secara dumping dari negara
   Republik Korea dan Malaysia yang menyebabkan kerugian (injury) terhadap
   industri dalam negeri dan hubungan kausal (causal link) antara dumping
   dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri;
3. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan KADI sebagaimana
   tersebut dalam
   huruf b, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor: 977/M-DAG/SD/7/2010
   tanggal 16 Juli 2010 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor:
   1772/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 3 Desember 2010, Menteri Perdagangan
   menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor Hot
   Rolled Coil yang berasal dari Eksportir/Produsen
   Negara Republik
   Korea dan Malaysia;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a,
   huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
   23D ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006,
   perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk
   Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea
   dan Malaysia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement
   Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
   Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4661);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti
   Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 3539);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 977/M-DAG/SD/7/2010
   tanggal 16
   Juli 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap
   Impor Hot Rolled Coil yang berasal dari Republik Korea dan Malaysia;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1772/M-DAG/SD/12/2010
   tanggal 3
   Desember 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Atas
   Impor Hot Rolled Coil yang Berasal dari Republik Korea dan Malaysia;
3. Surat Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor
   1099/KADI/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Tanggapan Terhadap
   Keberatan Prabawa & Hayyu Attorneys at Law tentang KADI
   Melakukan
   Pelanggaran Serius;
4. Laporan Komite Anti Dumping Indonesia tentang Hasil Akhir
   (Final
   Disclosure) Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC)
   HS 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.00.00,
   7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00,
   7208.90.00.00 yang berasal dari Republik Korea dan Malaysia;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA.

Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap impor Hot Rolled Coil (HRC)
yang berasal dari Negara Republik Korea dan Malaysia berupa:

1. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, dengan pola relief, sebagaimana dimaksud
   pada pos tarif 7208.10.00.00;
2. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola
   relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, untuk dicanai ulang,
   sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.25.10.00;
3. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak
   disepuh atau tidak dilapiai, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih
   lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak
   dengan pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, tidak untuk
   dicanai ulang, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.25.90.00;
4. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak
   disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola
   relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih, tetapi kurang dari 4,75 mm
   sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.26.00.00;
5. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola
   relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm, sebagaimana dimaksud
   pos tarif 7208.27.00.00;
6. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola
   relief, dengan ketebalan melebihi 10 mm, sebagaimana dimaksud pada pos
   tarif 7208.36.00.00;
7. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan
   paduan, dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola
   relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10
   mm, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.37.00.00;
8. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola
   relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm,
   sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.38.00.00;
9. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
   dengan
   lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
   atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut
   selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola
   relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm, sebagaimana dimaksud pada
   pos tarif 7208.39.00.00; dan
10. produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan,
    dengan
    lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh
    atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak termasuk dalam pos tarif
    7208.10.00.00, 7208.25.10.00, 7208.25.90.00, 7208.26.00.00,
    7208.27.00.00, 7208.36.00.00; 7208.37.60.00, 7208.38.00.00 dan
    7208.39.00.00, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.90.00.00.

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspar
barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku
sepenuhnya terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
   diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima)
   tahun
   terhitung mulai sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini
   sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR