Menimbang :
  

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
   Nomor 34 Tahun
   1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan,
   terhadap
   barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti
   Dumping dalam hal harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari nilal
   normalnya dan impor tersebut menyebabkan kerugian industri dalam negeri
   yang memproduksi barang sejenis;
2. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping
   Indonesia,
   terdapat bukti adanya impor Aluminium Mealdish (lacquered tray with or
   without lid) secara dumping dari negara Malaysia yang menyebabkan
   terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri, sehingga perlu
   mengenakan bea masuk anti dumping terhadap Aluminium Mealdish
   (lacquered tray with or without lid) dari negara Malaysia;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan
   huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2)
   Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan
   Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
   Terhadap Impor Aluminium Mealdish (Lacquered Tray with or without Lid)
   dari Negara Malaysia.

Mengingat :
    

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement
   Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
   Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4609);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping
   dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
   Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Memperhatikan :
  

1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 701/M-DAG/SD/5/2010 tanggal
   21 Mei 2010
   perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Impor Aluminium
   Mealdish yang berasal dari Malaysia;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor
   686/SJ-DAG/SD/6/2010 tanggal 29 Juni 2010 perihal Usulan Pengenaan Bea
   Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Aluminium Mealdish yang
   berasal dari Malaysia dan Polyester Staple Fiber yang berasal dari
   India, Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan;
3. Laporan Akhir (Final Disclosure) Komite Anti Dumping
   Indonesia tentang
   Hasil Penyelidikan Anti Dumping atas Impor Aluminium Mealdish (HS.
   7612.90.90.00) berasal dari Malaysia;

Menetapkan :
    
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID)
DARI NEGARA MALAYSIA.

Nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang yang
dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang
dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dimaksud mendapat Nomor Pendaftaran
dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya
Peraturan Menteri Keuangan ini.

1. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
   diundangkan.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima)
   tahun terhitung
   sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana
   dimaksud pada angka 1.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR