Menimbang    :   

1. bahwa berdasarkan hasil sementara penyelidikan Komite Anti
   Dumping Indonesia, terdapat bukti permulaan adanya dumping atas Impor
   Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari negara Thailand yang
   menyebabkan terjadinya kerugian (injury) terhadap industri dalam
   negeri;           
2. bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian (injury) selama
   penyelidikan, dipandang perlu untuk menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti
   Dumping Sementara terhadap impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film
   dari
   Thailand;          
    
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D
   ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap
   Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari negara
   Thailand;          
    

Mengingat    
:   

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
   Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3564);          
    
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
   17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4661);          
    
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk
   Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3539);          
    
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun
   2005;          
    
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tentang
   Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common
   Effective Preferential Tariff
   (CEPT);          
    

Memperhatikan   
:   

1. Surat Menteri Pedagangan Nomor 1712/M-DAG/12/2008 tanggal
   17 Desember 2008 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
   Sementara Terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari
   Thailand;          
    
2. Laporan Sementara Hasil Komite Anti Dumping Indonesia atas
   penyelidikan anti dumping atas Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene
   Film dari negara
   Thailand;          
    

              
 
Menetapkan    
:   

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING
SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI
THAILAND.              
 

Terhadap Impor barang berupa Bi-Axially Oriented Polypropylene Film
(pos tarif 3920.20.00.10) dari negara Thailand dikenakan Bea Masuk Anti
Dumping
Sementara.              
 

Nama perusahaan/produsen barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping
Sementara dan besaran Bea Masuk Anti Dumping Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: 

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Anti Dumping Sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku terhadap impor barang yang
dokumen Pemberitahuan Pabean Impor barang dimaksud mendapatkan Nomor
Pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri Keuangan
ini.              
 

         
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.              
 

Ditetapkan di Jakarta    
pada tanggal 8 Mei 2009    
MENTERI KEUANGAN    

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI