1. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran;
   dan/atau
2. penyerahan jasa,

melalui suatu tempat usaha.

1. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum
   melewati batas
   akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983
   tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009;
   atau
2. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan,
   dikenai sanksi
   administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a)
   dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009.

1. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat
   usaha WP OPPT harus melakukan:

   1)	sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
   2)	penyisiran tempat-tempat usaha yang memenuhi kriteria WP OPPT di wilayah kerjanya masing-masing ;
   3)	himbauan kepada WP OPPT untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran PPh Pasal 25 WP OPPT dengan format Surat Himbauan sebagaimana lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
   4)	penerbitan STP kepada WP OPPT yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
   5)	pengiriman alat keterangan atas pembayaran angsuran PPh Pasal 25 WP OPPT selama 1 (satu) Tahun Pajak kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP OPPT.

2. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP
   OPPT melakukan
   equalisasi terhadap alat keterangan yang diterima dengan data SPT
   Tahunan PPh WP OP yang disampaikan WP OPPT yang bersangkutan.
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diminta
   untuk melakukan
   pengawasan atas pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi WP OPPT oleh
   KPP yang berada di wilayah kerjanya.