Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 197/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tersebut menggantikan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor 520/PJ/2000
tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak diwajibkan
   menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan
   pencatatan adalah :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
   dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan perpajakan memilih
   untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
   Penghitungan Penghasilan Neto;dan
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan
   usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
   dan/atau pekerjaan bebas yang bermaksud menyelenggarakan
   pencatatan harus memperhatikan ketentuan tentang batasan peredaran
   dan/atau penerimaan bruto bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan
   menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma
   Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat
   (7) Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008.
3. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada angka 1
   huruf a yang bermaksud menyelenggarakan pencatatan harus
   memiliki catatan-catatan meliputi:
1. peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima
   dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang
   penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai
   pajak bersifat final;
2. penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha
   dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek
   pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk
   biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan
   memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
3. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan
   yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari
   kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari
   luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
4. Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana
   dimaksud dalam angka 3, Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana
   dimaksud dalam angka 1 huruf a harus menyelenggarakan pencatatan atas
   harta dan kewajiban baik yang digunakan untuk melaksanakan
   kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak
   digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.