Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta
Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal pajak tentang Penetapan
Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti
Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau
Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
   tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2014 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017
   tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
   tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh
   Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau
   Pasal 26.

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL
23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN
DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017.

PERTAMA :

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau
Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
mulai Masa Pajak Mei 2019.

KEDUA :

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur
pada Diktum PERTAMA berpindah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar,
ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT
Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
tetap berlaku.

KETIGA :

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk
menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan
membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal
23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-04/PJ/2017
selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Peraturan Perpajakan I;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
   Hubungan Masyarakat;
4. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
5. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi
   dan Informasi;
6. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
7. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
8. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus;
9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;
10. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat;
11. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;
12. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;
13. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara;
14. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu;
15. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;
16. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
17. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;
18. Kepala KPP Badan dan Orang Asing;
19. Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi;
20. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa;
21. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu;
22. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua;
23. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
24. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat;
25. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Lima;
26. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam;
27. Kepala KPP Madya Jakarta Barat;
28. Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;
29. Kepala KPP Madya Jakarta Selatan;
30. Kepala KPP Madya Jakarta Timur; dan
31. Kepala KPP Madya Jakarta Utara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN