Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
   Republik Indonesia;
2. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
   Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
   Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
7. Peraturan
   Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2012 tentang
   Penilaian dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2015 tentang
   Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual
   Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
   Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang
    Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
   sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
   Badan Pajak dan Retda adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala Badan Pajak dan
   Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
   selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
   yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
   badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang
   digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
   pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada
   sisi darat dari garis air rendah dari pantai, termasuk kedalamnya semua
   bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis
   penutup.
9. Perairan Pedalaman terdiri atas Laut Pedalaman dan Perairan
   Darat.
10. Laut Pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi
    darat dari garis penutup, pada sisi laut dan garis air rendah.
11. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada
    sisa darat dari garis air rendah.
12. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau
    diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau
    laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
    adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
    terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
    NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
    sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti.
14. Klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan nilai
    jual bumi dan nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman
    penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
15. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang
    dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
    kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan
    pertambangan.
16. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat
    DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai
    bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen
    utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen
    fasilitas bangunan.
17. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona
    geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu
    Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan
    objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan
    batas ZNT tidak terikat kepada batas blok.

Gubernur menetapkan NJOP PBB-P2 untuk masing-masing wilayah
Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 setiap tahun
dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Penggunaan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
hanya untuk kepentingan perpajakan daerah.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH