Menimbang :     

1. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri
   Keuangan
   Nomor 29/PMK.01/2012
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
   Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terdapat perubahan nomenklatur
   dan/atau reklasifikasi terkait Wajib Pajak yang diadministrasikan pada
   beberapa instansi vertikal;
2. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di
   bidang
   administrasi dan sehubungan belum diterbitkannya Keputusan Menteri
   Keuangan yang menetapkan penggunaan kode kantor, kode surat dan cap
   dinas untuk instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,
   perlu menetapkan penggunaan kode kantor, kode surat, dan/atau cap dinas
   sementara untuk instansi vertikal dimaksud;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
   Penetapan dan Penggunaan Kode Kantor, Kode Surat, dan/atau Cap Dinas
   Sementara pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang
   Mengalami Reorganisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   29/PMK.01/2012
   tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
   Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat     :   
 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   29/PMK.01/2012
   ;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.01/2009 tentang
   Kode
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135/KM.1/2010 tentang
   Penomoran
   dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat
   Pusat;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1136/KM.1/2010 tentang Cap
   Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-91/PJ/2012
   tentang
   Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor
   Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
   Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, dan
   Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP
   103/PJ/2012 tentang
   Penerapan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
   Pajak Aceh;

Menetapkan :     

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE
KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA PADA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

PERTAMA :     

Menetapkan kode kantor sementara pada instansi vertikal sebagat berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh;
2. Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing; dan
4. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana
   tercantum
   dalarn Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
   Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini,

KEDUA : 

Menetapkan kode surat sementara pada instansi vertikal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh;
2. Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing; dan
4. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KETIGA     :     

Menetapkan cap dinas sementara instansi vertikal sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh;
2. Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing;
4. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
5. Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak Aceh; dan
6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di
   lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEEMPAT :

Kode kantor, kode surat, dan cap dinas sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan sementara sejak saat
diterapkannya organisasi dan tata kerja instansi vertikal berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012
sampai dengan adanya
penetapan kode kantor, kode surat dan cap dinas instansi vertikal
bersangkutan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

KELIMA     :     

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, para Tenaga
   Pengkaji, dan para Kepala Kantor Wilayah,
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
   Perpajakan,

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
      
ttd

FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001