KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 287/KMK.03/2011

TENTANG

PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN
ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia,
   berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2010
   dan
   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.03/2010,
   telah ditetapkan
   beberapa bandar udara yang dapat memberikan pelayanan permintaan
   kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang
   paspor luar negeri;
2. bahwa Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Utara
   merupakan
   daerah tujuan wisata turis asing, dan Bandar Udara Juanda, Surabaya dan
   Bandar Udara Polonia, Medan yang terletak di kedua provinsi tersebut
   merupakan Bandar Udara Internasional;
3. bahwa Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya dan
   Bandar
   Udara Internasional Polonia, Medan sebagaimana tersebut pada huruf b
   diatas, telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bandar udara
   yang dapat memberikan pelayanan permintaan kembali Pajak Pertambahan
   Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a,
   huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
   (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010
   tentang Tata Cara
   Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
   Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana
   telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011,
   perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bandar
   Udara Yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan
   Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan Lembaran
   Negara Nomor 5069);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010
   tentang Tata Cara
   Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
   Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana
   telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BANDAR UDARA YANG
MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI.

PERTAMA :

Menetapkan Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya dan Bandar Udara
Internasional Polonia, Medan, sebagai bandar udara yang memberikan
pelayanan permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan oleh
orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

KEDUA :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September
2011.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian
   Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
8. Direktur Jenderal Imigrasi;
9. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan,