Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan
   terhadap perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekpor
   (KITE) yang berlokasi di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal Bea dan Cukai Banten, maka atas pelayanan dan pengawasan
   terhadap perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekpor
   (KITE) dimaksud perlu dialihkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
   Bea dan Cukai Jakarta ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
   Cukai Banten;
2. bahwa pelaksanaan uji coba peralihan pelayanan Kemudahan
   Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE) dari Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
   Bea dan Cukai Banten telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar
   sehingga perlu untuk segera diterapkan secara penuh;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea
   dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (mandatory) Peralihan
   Pelayanan dan Pengawasan Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE)
   dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta ke Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
   17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
   Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
   Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   134/PMK.01/2010;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003
   tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
   sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003
   tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
   Dan Pengawasannya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
   dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-9/BC/2011;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA
PENUH (MANDATORY) PERALIHAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEMUDAHAN IMPOR
UNTUK TUJUAN EKSPOR (KITE) DARI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI JAKARTA KE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
BANTEN.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Peralihan Pelayanan dan Pengawasan Kemudahan Impor untuk
   Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan Peralihan Pelayanan dan
   Pengawasan KITE adalah peralihan seluruh proses pelayanan dan
   pengawasan yang terkait dengan fasilitas KITE Pembebasan dan KITE
   Pengembalian dimulai dari penerbitan NIPER, penerbitan surat keputusan
   pembebasan, surat keputusan pengembalian sampai dengan
   pertanggungjawabannya.
2. Serah Terima adalah penyerahan berkas soft copy dan hard
   copy atas data perusahaan yang termasuk dalam daftar perusahaan KITE
   yang dialihkan.
3. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah pada unit organisasi
   vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal terdapat perusahaan memiliki PIB yang jatuh tempo pada masa
pengiriman data dari Kantor Wilayah Jakarta ke Kantor Wilayah Banten
(pada tanggal 1 s.d 3 April 2011), maka laporan pertanggungjawaban KITE
perusahaan tersebut diselesaikan di Kantor Wilayah Banten pada tanggal
4 April 2011.

Kepala Kantor Wilayah Banten dan/atau Kepala Kantor Wilayah Jakarta
dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran
pelayanan dan pengawasan KITE sesuai ketentuan dengan tetap
memperhatikan pengamanan terhadap keuangan negara.

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap perusahaan
yang akan mengajukan permohonan fasilitas KITE yang berlokasi di
wilayah kerja Kantor Wilayah Banten harus mengajukan permohonan
tersebut ke Kantor Wilayah Banten sejak pemberlakuan secara penuh
(mandatory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.