1. Sehubungan dengan akan berakhirnya Sunset Policy pada
   tanggal 31 Desember 2008 terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang
   diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 namun belum dapat
   diselesaikan dengan menerbitkan Kartu NPWP pada tanggal 31 Desember
   2008, tanda terima permohonan pendaftaran NPWP tersebut dianggap
   sebagai bukti telah memiliki NPWP yang berlaku sampai dengan
   diterbitkannya Kartu NPWP.
2. Sehubungan dengan mulai berlakunya UU PPh Tahun 2008 pada
   tanggal 1 Januari 2009, terhadap Permohonan pendaftaran NPWP yang
   diterima sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 namun belum dapat
   diselesaikan dengan menerbitkan Kartu NPWP pada tanggal 31 Januari
   2009, tanda terima permohonan pendaftaran NPWP tersebut dianggap
   sebagai bukti telah memiliki NPWP yang dapat digunakan untuk tujuan
   pemotongan atau pemungutan PPh dan berlaku sampai dengan diterbitkannya
   Kartu NPWP.
3. Tanggal terdaftar bagi Wajib Pajak baik yang mendaftarkan
   diri maupun yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud
   pada angka 1 dan angka 2 adalah tanggal tanda terima permohonan
   diterima secara lengkap.
4. Penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana
   dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berpedoman pada Surat Edaran Direktur
   Jenderal Pajak Nomor SE-70/PJ./2008
   tanggal 12 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan
   Pendaftaran NPWP Terkait Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Kantor
   Pelayanan Pajak diminta untuk melakukan sosialisasi ketentuan ini
   antara lain dengan memasang pengumuman sebagaimana lampiran Surat
   Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kapus PDDP di
   Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal
   Pajak;