PENEGASAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

22 Januari 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 9/PJ/2009

TENTANG

PENEGASAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan
kepada Wajib Pajak terkait penerbitan Surat Keterangan NJOP dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pengertian
Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama yang selanjutnya disebut dengan KPP Pratama adalah
KPP Pratama
yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan.
Cetak masal SPPT adalah pencetakan SPPT yang
dilakukan secara masal dalam wilayah desa/kelurahan tertentu.
Fasilitas
Umum adalah objek pajak milik Pemerintah yang diadministrasikan dalam
basis data PBB dengan kode jenis penggunaan tanah 4 dan akan
dialihkan
kepada pihak lain.
Surat Keterangan NJOP adalah surat yang
diterbitkan Kepala KPP Pratama berdasarkan permohonan tertulis
subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya yang menerangkan besarnya NJOP
atas objek PBB
tertentu untuk:

objek PBB selain Fasilitas Umum sebelum cetak masal
SPPT;
ojek PBB Fasilitas Umum.

II.

Ruang Lingkup

Surat Keterangan NJOP ditertibkan berdasarkan
ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah
diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000, dan Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau
Bangunan.
Surat Keterangan NJOP diterbitkan untuk tujuan
penghitungan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

III.

Permohonan dan Penanganan
Permohonan Surat Keterangan NJOP

Permohonan diajukan kepada Kepala KPP Pratama:

untuk objek PBB yang telah terdaftar dan bukan
Fasilitas Umum dilengkapi dengan fotokopi SPPT tahun
sebelumnya;

untuk objek PBB yang belum terdaftar dan bukan
Fasilitas Umum dilengkapi dengan:

1)	SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
2)	fotokopi salah satu identitas subjek pajak;
3)	fotokopi salah satu bukti surat tanah;
4)	fotokopi salah satu bukti surat bangunan;
5)	fotokopi NPWP, atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP.

untuk
objek PBB yang telah terdaftar dan merupakan Fasilitas Umum
dilengkapi dengan fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan
atas tanah
dan/atau bangunan;
dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak
dilengkapi dengan surat kuasa.

Terhadap
objek PBB yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf
b, sebelum diterbitkannya Surat Keterangan NJOP terlebih
dahulu
dilakukan pendaftaran objek PBB sebagaimana diatur dalam Bab
II butir 2
angka 1 Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-19/PJ.6/1994
tentang Pelayanan Satu Tempat.
Dalam hal Permohonan
Surat Keterangan NJOP diterima KPP Pratama setelah
diterbitkannya SPPT,
maka ditindaklanjuti dengan mengarahkan Wajib Pajak untuk mengajukan
permohonan salinan SPPT sebagaimana diatur dalam Bab II butir
2 angka 5
Lampiran SE-19/PJ.6/1994 tentang
Pelayanan Satu Tempat.
Standar waktu pelayanan penerbitan Surat Keterangan
NJOP:

untuk
objek PBB yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a
dan huruf c adalah 1 (satu) hari kerja sejak berkas
permohonan diterima
secara lengkap;

untuk objek PBB yang belum terdaftar sebagaimana
dimaksud angka 1 huruf b adalah:

1)	tiga hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan;
2)	delapan hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dalam hal diperlukan penelitian lapangan.

IV.

Bentuk Formulir

Contoh surat permohonan Surat Keterangan NJOP
sebagaimana pada Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak ini.
Bentuk
format Surat Keterangan NJOP adalah sebagaimana pada Lampiran 2 Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang dicetak melalui
aplikasi
SISMIOP.

Lain-lain

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka
memenuhi
standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 4
di atas
dengan ini di minta kepada:

Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan koordinasi
dan pengawasan di wilayah kerja masing-masing;
Kepala
KPP Pratama untuk memprioritaskan penelitian lapangan dengan
menugaskan fungsional Penilai PBB atau Petugas Penilai yang
ditunjuk.

Sejak
ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, ketentuan dalam
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2008
tentang Standar Waktu Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan
Nilai Jual Objek Pajak dan
Penerbitan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang
berkaitan
dengan penerbitan Surat Keterangan NJOP dicabut dan
dinyatakan tidak
berlaku.
Permohonan Surat Keterangan NJOP untuk tujuan selain
sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2 ditindaklanjuti
dengan
korespondensi biasa.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
Para Direktur, Tenaga Pengkaji dan Kepala Pusat di
lingkungan Kantor Pusat DJP.

TAX REGULATIONS

PENEGASAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Contact Company

021 – 2940 2885

citaskonsultanglobal@gmail.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Quick Link

Newsletter