Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.04/2008
tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi
Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau
Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009,
dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009
tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran,
dan Surat Paksa, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua penetapan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan
   Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009,
   yang mengakibatkan timbulnya:
1. kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau
   pajak dalam rangka impor;
2. kewajiban membayar bea masuk, dan pajak dalam rangka
   impor; dan/atau
3. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

2. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat penetapan dan
   surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah diatur dalam
   Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009 tentang
   Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan
   Surat Paksa.
3. Terkait dengan kewajiban membayar Bea Masuk (BM) dan/atau
   Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang sebagai akibat tidak
   dipenuhinya ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003
   tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya,
   jaminan dicairkan dengan menggunakan Surat Keputusan Pencairan Jaminan
   dan penetapannya dituangkan dalam Surat Penetapan Pabean (SPP), dengan
   ketentuan:
1. SPP diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
   Bea dan Cukai yang menerbitkan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang
   bersangkutan, dan monitoring atas penagihan tersebut dilakukan oleh
   Kantor Pabean tempat pemasukan barang/bahan baku asal impor;
2. Penagihan atas bunga dilakukan sekaligus dalam SPP
   sebagaimana dimaksud huruf a dengan cara mencantumkan “Bunga
   12 x 2%” pada rincian tagihan huruf ”g”
   (field no. 14 a) dan mengisi jumlah bunga dalam rupiah pada field no.
   14 b format SPP; dan
3. Tatacara penerbitan Surat Keputusan Pencairan Jaminan
   mengacu kepada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
   Cukai Nomor KEP-205/BC/2003
   tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
   dan Pengawasannya.
4. Terhadap Kantor Pabean yang pelayanan impornya belum
   menggunakan Sistem Komputer Pelayanan impor (pelayanan manual),
   Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009
   mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2009.
5. Surat Edaran ini merupakan penegasan dari pelaksanaan
   Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009
   sehingga pemberlakuannya juga mengikuti pemberlakuan Peraturan Direktur
   Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Tembusan Yth.:

Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC